ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM UPAYA PENGENDALIAN INTERN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang)

Abstract

This study aims to obtain an answer from a problem is to determine the policy of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sukun, to know the system and procedure of KUR, and to determine the supervision of the administration of KUR. The method used in this study is the descriptive research method. Based on the results of the study found that a number of functions that occur in the account officer. Account officer doubles as surveyors in the field, credit analysis and  billing loan. At the time of loan submission sheet has not provided a checklist to facilitate compliance by the customer credit application and can facilitate the re-examination of the completeness of the file. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) is still in the form of books and in the book containing clients who apply for credit is not specific to one customer only. The process runs inadequate documents seen by the time the credit can not be processed or rejected credit is still no rejection letter of credit, along with the reasons for refusal of credit.

Keyword: Granting Procedure Kredit Usaha Rakyat, Internal Control

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sukun, untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian KUR, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pemberian KUR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, prosedur pemberian KUR, pengawasan KUR, serta unsur pengendalian intern yang sudah diterapkan pada BRI Unit Sukun. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar checklist untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berupa buku dan pada buku tersebut berisikan nasabah-nasabah yang mengajukan kredit tidak khusus untuk satu nasabah saja. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.

Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat, Pengendalian Intern