EVALUASI PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang

Abstract

This study aims to gain an overview of the tax collection system of land and building rural and urban and to evaluate the internal control system of tax collection of land and building rural and urban at the Department of Revenue Finance and Asset Management of Malang Regency. Types of research used in this research is descriptive method. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. Based on the analysis of this study can be seen that the system of tax collection of land and building rural and urban at the Department of Revenue Finance and Asset Management of Malang Regency, there are three ways: through the collector officers, through place of payment and through bank while systems and procedures delivering and distributing SPPT there are two ways: under Rp.500,000,00 and above Rp. 500,000.00. In practice there are still some weakness that has not shown good internal control there is still a lack of control over officers collector. Forms are used there are still weakness such as the lack of acceptance SPPT Receipt by the tax payer.

Keywords: System, Internal Control, Collection, land and building tax rural and urban

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan untuk mengevaluasi  pengendalian intern dari sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat tiga cara yaitu melalui petugas pemungut, melalui tempat pembayaran dan melalui bank sedangkan sistem dan prosedur penyampaian dan pendistribusian SPPT terdapat dua cara yaitu di bawah RP.500.000,00 dan di atas Rp. 500.000,00. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik yaitu masih kurangnya pengawasan terhadap petugas pemungut. Formulir yang digunakan masih terdapat kekurangan seperti belum adanya Surat Tanda Terima penerimaan SPPT oleh Wajib pajak.

Kata Kunci: Sistem, Pengendalian Intern, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan