EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MEMINIMALISASI KREDIT MACET (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang).

Abstract

The purpose of this study is to investigate the implementation of credit policy and credit monitoring conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sub Branch Tanjungrejo Malang. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The focus of this research is focused on the implementation of the credit policy on granting procedures Public Credit, credit monitoring, and Public Credit that have problem on 3 (three) periodes, ie December 31, 2010 till December 31, 2012 at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sub Branch Tanjungrejo Malang. The results of this study is credit policy that have been made ​​by Bank Rakyat Indonesia as called Guidelines for Implementation of Micro Business Loans is quite good and has been guided by the standard of Bank Indonesia, but in practice there are some weaknesses in some aspects. Weakness that have found are the lack of Accounts Officer (AO), Accounts Officer that have much tasks, don’t have function of Supervisor Unit, the lack frequency of internal audit, as well as less optimal development activities debitor.

Keywords: Credit Policy, Monitoring, Public Credit

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan pengawasan Kredit Usaha Rakyat untuk meminimalisasi kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan kredit pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan pengawasan kredit, dan Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dalam 3 (tiga) periode, yaitu 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang. Hasil penelitian adalah kebijakan kredit yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia yang tertuang pada Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) cukup baik dan sudah berpedoman pada standar Bank Indonesia, namun dalam penerapannya terdapat beberapa kelemahan dalam beberapa aspek. Kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya tenaga Account Officer (AO), adanya perangkapan tugas Account Officer, tidak adanya fungsi Supervisor Unit, kurangnya frekuensi audit internal, serta kurang optimalnya kegiatan pembinaan debitur.

Kata kunci : Kebijakan Kredit, Pengawasan, Kredit Usaha Rakyat